JAM-Pidum Setujui 1 Pengajuan Restorative Justice dalam Tindak Pidana Narkotika

JAKARTA - Jaksa Agung melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM-Pidum) Dr. Fadil Zumhana menyetujui 1 permohonan penghentian penuntutan perkara berdasarkan keadilan restoratif dalam tindak pidana narkotika, Selasa (31/1/2023). 

Adapun berkas perkara yang dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif dan disetujui untuk direhabilitasi yaitu Tersangka HERY SETIAWAN Als. HERMON dari Kejaksaan Negeri Batu yang disangka melanggar Kesatu Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, " ujarnya. 

Baca juga: Kejagung RI Cegah 23 Orang ke Luar Negeri Terkait Perkara Korupsi BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Nomor LAB: 10307/NNF/2022 tanggal 10 November 2022, Tersangka HERY SETIAWAN Als. HERMON positif menggunakan narkotika jenis methamfetamina (sabu-sabu). 

Alasan permohonan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yaitu:

Baca juga: Sertijab Kasie Intel Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan

•  Tersangka hanya penyalahguna narkotika untuk diri sendiri;

•  Tersangka positif (+) menggunakan narkotika yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan urine;

Baca juga: Tingkatkan Kinerja Bhabinkamtibmas, Kapolres Loteng Serahkan Enam Sepeda Motor Dinas

•  Tersangka tidak berperan sebagai produsen, bandar, pengedar, dan kurir terkait jaringan gelap narkotika;

•  Tersangka tidak pernah dimasukkan ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);

Baca juga: Polres Sumbawa Laksanakan Apel Gelar Pasukan Operasi Lilin Rinjani 2022

•  Tersangka merupakan pengguna terakhir (end user) sehingga menguasai narkotika dengan tujuan hendak dipakai sendiri berdasarkan hasil pemeriksaan berkas perkara;

•  Tersangka bukan merupakan residivis kasus narkotika;

Baca juga: Kejagung RI Periksa 4 Saksi Dugaan Korupsi BAKTI Kominfo dalam Perkara TPPU

•  Sudah ada hasil asesmen dari BNN Kota Batu dan tim dokter yang menyatakan terhadap Tersangka layak untuk direhabilitasi.

Selanjutnya, JAM-Pidum memerintahkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Batu untuk menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) Berdasarkan Keadilan Restoratif berdasarkan Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa, " terangnya. (**)