Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Setujui 18 Pengajuan Restorative Justice

JAKARTA - Jaksa Agung RI melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM-Pidum) Dr. Fadil Zumhana menyetujui 18 dari 19 permohonan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratifrestoratif, Rabu (8/2/2023). 

Adapun 18 berkas perkara yang dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif yaitu:

Baca juga: Wawako Antos Sambut Kunker Kajati Jambi

1. Tersangka NOOR ALI bin (alm.) RASJIMAN dari Kejaksaan Negeri Jakarta Timur yang disangka melanggar Pasal 480 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP tentang Penadahan.

2. Tersangka DYMAS WAHYU SETIAWAN dari Kejaksaan Negeri Jember yang disangka melanggar Pasal 362 KUHP tentang Pencurian. 

Baca juga: 12 Tahun Buron, Koruptor Dana PNPM di Barru Akhirnya Tertangkap

3. Tersangka IMAM SYAFII bin MAHMUDA dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo yang disangka melanggar Pasal 311 Ayat (3) atau Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 

4. Tersangka ARFAN WONGSO bin AMIE dari Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto yang disangka melanggar Pasal 362 KUHP tentang Pencurian.

Baca juga: Perkembangan Terkini atas Pemberitaan Surat Tuntutan Para Terdakwa dalam Perkara Pembunuhan Brigadir J

5. Tersangka JONI WAHYUDI bin NIHRAWI dari Kejaksaan Negeri Sumenep yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.

6. Tersangka AISYAH AMINI binti SEOTIYANTO dari Kejaksaan Negeri Surabaya yang disangka melanggar Pasal 362 KUHP tentang Pencurian. 

Baca juga: Kejari Kota Kediri Gencar Lakukan Program JMS di SMA Katolik Santo Augustinus

7. Tersangka ANDIKA RAHMATULLAH dari Kejaksaan Negeri Surabaya yang disangka melanggar Pasal 44 Ayat (1) atau Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

8. Tersangka MUHAMMAD KHIDHIR FAHDLAN bin SOEPARNO dari Kejaksaan Negeri Surabaya yang disangka melanggar Pasal 362 KUHP tentang Pencurian. 

Baca juga: Kejati Jatim Diwakili Kejari Kota Kediri Bersama DPW LDII Jatim Gelar Luhkum kepada Santri Ponpes LDII Wali Barokah Kediri

9. Tersangka PAMUJI bin MUSNI (alm.) dari Kejaksaan Negeri Surabaya yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.

10. Tersangka TESALONIKA dari Kejaksaan Negeri Surabaya yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.

11. Tersangka JUMINI binti JARIN dari Kejaksaan Negeri Tuban yang disangka melanggar Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP tentang Pengancaman.
 
12. Tersangka ARDIYANI bin ZAINI dari Kejaksaan Negeri Kapuas yang disangka melanggar Pasal 362 KUHP tentang Penganiayaan

13. Tersangka TONI anak dari TUHIT dari Kejaksaan Negeri Kapuas yang disangka melanggar Pasal 480 Ayat (1) KUHP tentang Penadahan.

14. Tersangka SUPRI bin NUARDI dari Kejaksaan Negeri Murung Raya yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.

Baca juga: Kajari Kab Kediri Ikuti Rakernas Kejaksaan RI Tahun 2023 Secara Virtual

15. Tersangka PURWANTI RAPALAWA dari Kejaksaan Negeri Kotamobagu yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan. 

16. Tersangka MARLIN MANOREK dari Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan yang disangka melanggar Pasal 378 KUHP tentang Penipuan atau Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan.

17. Tersangka FANNY ALVIAN MAKALEW dari Kejaksaan Negeri Minahasa yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan. 

18. Tersangka RIVO MARAMIS alias IVO dari Kejaksaan Negeri Minahasa yang disangka melanggar Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Pasal 170 Ayat (1) KUHP.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana mengatakan alasan pemberian penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif ini diberikan antara lain:

Baca juga: DPO Basais Sutami Ditangkap Tim Tabur Kejaksaan Agung RI

• Telah dilaksanakan proses perdamaian dimana Tersangka telah meminta maaf dan korban sudah memberikan permohonan maaf;

• Tersangka belum pernah dihukum;

• Tersangka baru pertama kali melakukan perbuatan pidana;

• Ancaman pidana denda atau penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun;

• Tersangka berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya;

Baca juga: Kejagung RI Periksa 2 Saksi Terkait Dugaan Korupsi di PT PLN (persero)

• Proses perdamaian dilakukan secara sukarela dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi;

• Tersangka dan korban setuju untuk tidak melanjutkan permasalahan ke persidangan karena tidak akan membawa manfaat yang lebih besar;

• Pertimbangan sosiologis;

• Masyarakat merespon positif.

Sementara berkas perkara atas nama Tersangka I BAYU SETIAWAN bin IRE PELITAWAN dan Tersangka II ANGGA HERMAWAN bin LUKI HERMAWAN dari Kejaksaan Negeri Jakarta Utara yang disangka melanggar Pasal 363 Ayat (1) Angka 3 atau Pasal 363 Ayat (1) Angka 4 KUHP tentang Pencurian dengan Pemberatan, tidak dikabulkan permohonan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dikarenakan perbuatan atau tindak pidana yang telah dilakukan oleh Tersangka bertentangan dengan nilai-nilai dasar sesuai Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Baca juga: Oknum ASN Pemkot Batu Jalani Sidang Perdana Kasus Korupsi BPHTB dan PBB

Selanjutnya, JAM-Pidum memerintahkan kepada Para Kepala Kejaksaan Negeri untuk menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) Berdasarkan Keadilan Restoratif sesuai Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dan Surat Edaran JAM-Pidum Nomor: 01/E/EJP/02/2022 tanggal 10 Februari 2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai perwujudan kepastian hukum, " ujarnya. (*)