DPP GMPRI Apresiasi dan Dukung Penuh Operasi  Nusantara Cooling System Jelang Pemilu 2024

JAKARTA - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menggelar Operasi Nusantara Cooling System 2023-2024 dengan mengedepankan upaya preemtif dan preventif untuk mengeliminir terjadinya potensi konflik sosial menjelang Pemilu 2024.

Dalam hal ini, DPP GMPRI (Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Dan Pemuda Republik Indonesia) Mendukung Totalitas Kebijaksanaan yang sudah di Canangkan dan di Tempuh Oleh Polri.

Baca juga: Hadapi Pilkada 2024, Sejumlah Figur Diperhitungkan Layak Dampingi MYL

Apalagi, Irjen. Pol. Asep Edi Suheri, S.IK, M.Si Wakil Kepala Bareskrim Polri yang di angkat dan di Percayakan Sebagai Kepala Operasi Nusantara Cooling System ( KAOP NCS) 2023 - 2024.

"Kapolri  Jendral Polisi  Drs. Listyo Sigit Parabola, M.Si.  sudah Tepat Untuk Memilih Beliau (Irjen. Pol. Asep Edi Suheri, S.IK, M.Si.) Sebagai Kaop NCS, Selain Menguasai Teknis, Mumpuni di Bidangnya beliau juga segudang Pengalamang dan Untuk Kontrol Operasi Nusantara Cooling System beliau sudah teruji dan terbukti lah, " Ujar Raja Agung Nusantara Ketum DPP GMPRI saat di Hubungi Redaksi mèdia, Minggu (19/11/2023) di Jakarta.

Baca juga: Lutfi NasDem Beri Bantuan Bibit Bawang Merah kepada Poktan Sumber Mulyo Sekoto

Cooling System  yang mulai di luncurkan  sejak 11 September berdasarkan Surat Perintah Kapolri, Sprin/2439/VIII/OPS.1.1/2023 pada tanggal 25 Agustus 2023, hakikinya Memang sangat berarti dan bermanfaat menghadapi tahun Politik ini.

“Karena operasi ini bertujuan mulia   untuk meminimalisir isu-isu provokatif berlatar belakang SARA, baik terjadi di tengah-tengah masyarakat maupun di ruang Siber, ” Pungkasnya. 

Baca juga: Bagikan Sembako, Demokrat Ponorogo Tegas Tolak Kenaikan BBM

Ketum DPP GMPRI memberikan Apresiasi dan Memuji Langkah dan Kebijaksanaan yang diterapkan Jendral Polisi Bintang Dua tersebut. Sebab dalam hal ini juga menekankan dalam pelaksanaan Operasi Nusantara Cooling System yang mana mengedepankan tindakan Preemtif dan Preventif, " Pujinya lagi.

Ketum DPP GMPRI Mendukung Totalitas terkait dengan  pelaksanaan Operasi Nusantara Cooling System mengedepankan tindakan preemtif dan preventif, sehingga tidak ada upaya penegakan hukum.

Baca juga: Wujudkan Pemilu Badunsanak, Polda Sumbar Gelar FGD Bersama Insan Pers

“Jadi dalam operasi ini tidak ada upaya melakukan penegakan hukum (represif). Mengedepankan preemtif dan preventif, ” katanya.

Raja Selaku Ketum DPP GMPRI Mengapresiasi terhadap  Operasi Nusantara Cooling System Ini yang  melibatkan sebanyak 226 personel dari empat satuan tugas (satgas) dan delapan subsatgas dibantu oleh kepolisian daerah (polda) jajaran.

Baca juga: Ketua GEPAK Sesalkan Aksi Spanduk Penolakan IKN

Adapun sasaran Operasi Nusantara Cooling System yakni potensi gangguan, ambang gangguan dan gangguan nyata. Sedangkan untuk target operasi, yaitu orang, kelompok, tempat kegiatan dan benda.

“Selanjutnya untuk cara bertindak yakni melakukan deteksi, pembinaan masyarakat, patroli dialogis dan patroli siber, sosialisasi dan bantuan operasi, " ujarnya.

Nusantara Cooling System mempunyai tugas dari empat satgas, yaitu Satgas Preemtif yang terdiri dari Subsatgas Intelijen dan Subsatgas Binmas melakukan tugas, antara lain deteksi dini dan melakukan pendekatan dengan mitra dan para tokoh.

Sementara, Satgas Preventif yang memiliki Subsatgas Patroli Siber dan Subsatgas Patroli Dialogis Netizen melaksanakan tugas patroli Siber dan berdialog dengan netizen, influencer dalam menjaga kamtibmas yang kondusif.

Sementara untuk Satgas Humas yaitu Subsatgas Penmas dan Subsatgas Multimedia memiliki tugas, antara lain menyampaikan ajakan, imbauan, edukasi serta melakukan monitoring, baik media sosial maupun media mainstream.

Baca juga: Demokrat Trenggalek Tolak Kenaikan BBM Bersubsidi

“Untuk Satgas Banops, yaitu Subsatgas TIK dan Subsatgas Logistik melakukan dukungan teknologi, informasi dan logistik kepada Operasi Nusantara Cooling System, " ujarnya.

DPP GMPRI melalui Ketum DPP GMPRI Meminta  Operasi Nusantara Cooling System mendapat dukungan dari media massa dan masyarakat Indonesia untuk menghindari hal-hal yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.

“Kami mengajak masyarakat Indonesia untuk menghindari hal-hal yang mengganggu stabilitas keamanan, terutama yang dapat berpotensi konflik sosial, sehingga kita bisa mewujudkan pemilu yang aman dan damai, " ujarnya.

"Ini adalah suatu Kemajuan yang harus kita Apresiasi bersama terhadap Polri".***